Kota Jakarta bukanlah satu-satunya yang menghadapi permasalahan banjir setiap tahunnya ,Turunnya hujan mengakibatkan beberapa kota besar di Indonesia mengalami banjir,seperti di kota semarang lapangan terbang internasional dan stasiun kereta api tawang menjadi mendadak terhenti beroperasi karena tingginya air akibat banjir, sedangkan melalui berita media televisi beberapa kota-kota dipesisir utara pulau jawa juga mengalami hal yang sama malah kadang ada kota yang jauh dari pantai ikut juga terendam oleh banjir.

Pemerintah daerah sebagai instansi yang berwenang untuk mengatur dan membuat penataan ruang menyatakan permasalahan banjir ini terjadi dikarenakan kerusakan lingkungan dan kadang malah ada yang menyatakan problem ini merupakan bencana alam.

Alangkah sungguh naïf jika permasalahan banjir selalu di beri label sebagai bencana alam, dan alam pun serta merta menjadi ‘kambing hitam’ .
Seharusnya kita menyadari bahwa kerusakan lingkungan dan ekosistem sebuah kawasan akan selalu terkait dengan tindakan dari manusia itu sendiri, dengan adanya campur tangan manusia pada sebuah kawasan lingkungan yang stabil maka akan terjadi ketidak seimbangan pada mata rantai hidup sebuah lingkungan.Jika tidak adanya campur tangan
dan kerakusan manusia maka alam tidak akan berusaha untuk mencelakakan manusia.

Oleh sebab itu untuk menjadikan lingkungan dapat menjadi penyangga bagi sebuah kawasan kota dan dapat berjalan selaras dengan pembangunan maka di buatlah sebuah masterplan penataan ruang dengan melalui studi yang komperhensif sehingga campur tangan manusia pada sebuah lingkungan alam dapat terkendali dampak negatifnya.

Masterplan penataan ruang sebuah kawasan atau kota semestimya menjadi panduan pedoman pembangunan kota atau daerah sekitar dan mutlak ditaati oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah daerah. Masterplan merupakan alat kontrol serta bertindak sebagai pengendali bagi lajunya pembangunan yang tidak terarah dan hanya terfokus pada kepentingan-kepentingan kapitalis semata, yang kadang menyebabkan masterplan berubah fungsi menjadi ‘barang komoditi’ yang akan menyebakan sebuah kota menjadi ‘ kota sakit’.

Dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun TV, Prof Eko budiharjo ,mengemukakan persoalan penataan ruang yang tidak beres sehingga penataan Ruang kehilangan huruf R menjadi penataan uang. Sebuah sindiran yang tajam dari seorang ahli dalam pembangunan perkotaan.

Ironisnya jika terjadi permasalahan kota yang akut maka di undanglah para pakar dan ahli tersebut untuk di dengarkan pendapat dan solusinya sedangkan jika permasalahan kota sementara tidak terjadi, pendapat ahli tersebut hanya akan dijadikan bantalan bagi meja kerja sang pejabat kota.

Permasalahan banjir di beberapa kota di Indonesia bukanlah mutlak merupakan bencana alam, semua itu terjadi di sebakan masterplan penataan ruang tidak dijadikan sebagai ‘ kitab suci’ bagi lajunya pembangunan kota. Kerusakan lingkungan yang menjadi sumber permasalahan banjir disebabkan karena alih fungsi peruntukan hutan kota maupun hutan-hutan penyangga sehingga terjadilah pengurangan daerah resapan air.
Pemerintah daerah harus lebih taat dan jeli untuk mengikuti masterplan perkotaan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mengamankan keberadaan masterplan tata ruang tersebut.

Program perbaikan infrastruktur kota haruslah menjadi prioritas dalam pembangunan,tidak hanya memberikan ijin untuk pembangunan –pembangunan bangunan yang hanya sekedar untuk menjadi simbol kota modern dan megah saja. Pemerintah haruslah berani berinvestasi dalam perbaikan dan penambahan saluran drainase kota, hutan-hutan kota ,membuka daerah resapan air yang telah beralih fungsi dan memperbaiki daerah aliran sungai.dan jangan pernah untuk menyalahkan alam jika semua faktor tersebut belumlah menjadi lebih baik.

Advertisements