You are currently browsing the tag archive for the ‘ibukota pindah’ tag.

Kesal berjalan di ibukota yang sudah penuh dengan pencemaran udara, bagi sekalangan orang, dikatakan polusi sudah diatas ambang batas toleransi ,tapi bagi saya selaku praktisi lansekap. Udara di Jakarta sudah menjadi racun bagi kehidupan manusia,tidak berbeda dengan karat pada besi yang di biarkan tanpa tindakan maka mobil mewahpun akan habis di makannya.
Dengan menggunakan matematika sederhana dalam hal perkalian bisa dihitung-hitung jumlah racun udara yang di produksi dari knalpot 8 juta pengguna kendaraan tiap hari di jalan raya Jakarta belum lagi jumlah produksi jika dalam keadaan macet, dan hal tersebut berjalan setiap harinya di Ibukota.

Jika jumlah racun udara tersebut sudah diketahui ,coba hitung jumlah Freon yang keluar dari AC setiap hari dari sejumlah gedung atau bangunan rumah di Jakarta, jumlah air limbah domestik dan sampah yang dibuang kedalam tanah atau kesungai oleh penduduk Jakarta yang berjumlah sekitar 9.146.181 jiwa dengan kepadatan penduduk 13.809 jiwa/Km (sumber data BPS 2009)
Dan jika dikatakan selama masih ada kawasan penyangga maka suhu Jakarta akan menurun,itu hanyalah isapan jempol semata karena suhu di Jakarta akan menahan suhu dari berbagai kawasan penyangga tidak akan masuk dan mengalir kesudut ruang-ruang di Jakarta, karena suhu dingin lebih berat dari suhu panas, maka yang akan terjadi suhu panas akan lebih tetap tidak bergerak dan tetap pada posisi semula dimana panas itu di hasilkan.

Dulu kita sering bisa melihat pelangi di Jakarta atau pada malam hari kita masih bisa melihat bintang-bintang dilangit, tapi sekarang kedua fenomena alam tersebut sudah tidak terlihat lagi, bukan karena kedua hal tersebut hilang dari pandangan, kedua fenomena alam tersebut masih ada yang menjadikannya hilang karena,Jakarta sudah di selubungi oleh udara yang menghalangi pandangan karena berjuta-juta ton partikel berada di atas kota Jakarta.

Semua karena jumlah penduduk Jakarta yang melampaui batas ambang daya dukung syarat berdirinya sebuah kota,pernyataan itu memang benar karena jumlah penduduk Jakarta sudah terlalu banyak.
Tapi jangan dibilang karena banyaknya warga Negara yang menuju kota Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik, itu pernyataan yang berkesan arogan, tidak semua warga kejakarta karena keinginan untuk hidup lebih baik, tapi saya melihatnya sebagai aspek ‘keterpaksaan; untuk mencari nafkah di Jakarta, karena Jakarta ternyata masih menjadikan dirinya pusat ekonomi.

Siapa bilang Jakarta tempat merubah nasib, Jakarta adalah pilihan terakhir untuk mencari nafkah karena pertumbuhan ekonomi di daerah belum merata.Orang kejakarta banyak yang terpaksa. Jika factor keterpaksaan menjadi dorongan mereka kejakarta,sebagai orang yang terpaksa datang kejakarta akan berpengaruh terhadap perilaku dan gaya hidup kehidupan warga kota, maka jangan disalahkan jika pemakai motor sudah merebut pedestrian sebagai lintasan kendaraannya, pedagang kaki-lima merebut ruang pedestrian,para pembangun perumahan merebut ruang hijau untuk didirikan mal-mal dan apartemen.

Maka pengendalian dampak negatif kehidupan kota bukan tugas seorang gubernur lagi ,karena untuk mengatasinya ada keterbatasan wewenang seorang gubernur dan dapat di pastikan siapapun gubernur Jakarta nantinya tidak akan dapat mengatasi 11 (sebelas) permasalahan pembangunan kota Jakarta seperti yang dirumuskan dalam dokumen RTRW provinsi DKI Jakarta periode 1985-2005 yaitu; Perubahan jumlah penduduk dan commuter tidak terkendali, jaringan jalan dan angkutan umum yang tidak memadai, jaringan drainase dan sanitasi yang tidak memadai, jaringan dan pasokan air bersih tidak memadai,penambangan air tanah berlebihan dan tidak terkendali,urban land subsidence,kemiskinan structural masyarakat kota,urban slum dan urban squatter, banjir dan genangan air,sarana social tidak memadai,penanganan sampah tidak memadai, pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara),pencemaran perairan laut, sengketa lingkungan hidup.

Untuk mengatasi semua permasalahan yang di timbulkan oleh 9 juta penduduk Jakarta tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh keahlian ,inovasi teknologi ataupun konsep-konsep teoritis seperti penyedian rumah susun vertical atau penambahan luasan ruang Terbuka Kota sebagai obat yang manjur bagi pengendalian polusi, karena jika dalam keadaan normal luasan ruang terbuka 30% dari luas kota mungkin dapat menjadi pengendali pencemaran, tapi kondisi Jakarta tidak memerlukan obat lagi sudah saatnya masuk dalam tahap tindakan amputasi,kota ini sudah sekarat.kemampuan gubernur untuk memperbaiki semua permasalahan tersebut kalah cepat dengan tingkat permasalahan yang terjadi.

Meskipun sudah dilakukan usaha-usaha pengendalian, maka yang terlihat hanyalah tindakan tambal sulam.dan malah sebagian tindakan pencegahan malah menimbulkan permasalahan baru atau permasalahan yang naik makin menanjak tajam.malah dari beberapa riset literature biaya perbaikan lebih mahal dari upaya-upaya pencegahan.
jika baju sudah terlalu sempit untuk di pakai, jangan orangnya yang dipotong,seharusnya membeli baju baru yang lebih pas ukurannya.Sudah saatnya pemerintah Indonesia melalui presiden harus turun tangan membenahi hal tersebut, pemerintah harus berani mengambil sikap dan tegas untuk segera mungkin memindahkan Ibukota demi menggeser pusat pertumbuhan ekonomi kebeberapa titik kawasan, dan mulai berani untuk menempatkan beberapa kementerian pada posisi yang lebih dekat wilayah operasinya,coba kita lihat kementerian percepatan daerah tertinggal malah ada di Jakarta, kementrian kelautan yang seharusnya ada di kawasan kepulauan bukan di daerah urban,kementerian pertanian harusnya ada di Kalimantan atau malah papua,kementerian PU sudah seharusnya berada di provinsi Sulawesi selatan dll.untuk koordinasi antar kementerian pada era modern ini segala dilakukan via digital.

Jika kali ini Presiden RI, tidak dapat mengambil sikap dan tegas dalam mengatasi permasalahan Ibukota Negara Indonesia maka jangan marah manakala macet untuk ke istana dan jangan ngambek manakala istana kebanjiran.

Advertisements